Kamis, 12 Maret 2026 – Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTB melalui Tim Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DBH-CHT Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Lombok Barat.

Kegiatan ini dipimpin oleh Koordinator Bidang Sumber Daya Alam, Analis Kebijakan Ahli Muda Hj. Endah Swasti Savitri, SE., MM bersama tim. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program serta pemanfaatan bantuan yang bersumber dari DBH-CHT berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya petani tembakau.

Adapun tujuan dari kegiatan monitoring dan evaluasi ini antara lain untuk mengetahui kesesuaian laporan realisasi yang disampaikan oleh OPD pengguna DBH-CHT dalam rekonsiliasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2025, memastikan penggunaan DBH-CHT sesuai dengan sasaran yang tercantum dalam Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP), serta memastikan bahwa penerima manfaat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024 dan benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok tani serta masyarakat di sekitarnya.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan monitoring dan evaluasi dibagi menjadi dua tim.

Tim pertama dipimpin oleh Koordinator Bidang Sumber Daya Alam Hj. Endah Swasti Savitri, SE., MM didampingi Ahmad, SH dan Farida Hasnawati, S.Adm. Tim ini melakukan monitoring di Dusun Batu Mulik, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat pada Kelompok Tani Karya Maju yang menerima bantuan 1 unit hand traktor merk Yanmar. Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, bantuan tersebut telah sesuai dengan laporan yang disampaikan dalam rekonsiliasi DBH-CHT Tahun 2025.

Sementara itu, tim kedua dipimpin oleh Sub Koordinator SDA PKKP/DBH-CHT, Analis Kebijakan Ahli Muda Baiq Widiyanti, S.Pd didampingi Gian Muhammad Zaky, SE dan Nuraini, S.Adm. Tim melakukan monitoring di Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat pada Kelompok Tani Sumber Sentosa yang menerima bantuan 1 unit mesin perajang tembakau. Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan bahwa bantuan tersebut juga telah sesuai dengan laporan pada rekonsiliasi DBH-CHT Tahun 2025.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Pemerintah Provinsi NTB melalui Biro Ekbang berkomitmen memastikan pemanfaatan DBH-CHT berjalan transparan, akuntabel, serta tepat sasaran guna mendukung peningkatan kesejahteraan petani tembakau dan masyarakat.