Mataram, 24 Oktober 2025
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., MM, didampingi oleh Analis Kebijakan Ahli Muda Hj. Aan Rusmayanti, SE., MM dan Hj. Endah Swasti Savitri, SE., MM, menghadiri Rapat Pemantauan, Pengawalan, dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Provinsi NTB.
Rapat ini dihadiri oleh tim perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Bappeda kabupaten/kota, serta OPD terkait, dan merupakan tindak lanjut dari Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 000.2.2.4/1128/Ren/03 tanggal 1 Oktober 2025 tentang Pemantauan, Pengawalan, dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
Acara dibuka oleh Sekretaris Bappeda Provinsi NTB, Baiq Yunita Puji Widiani, ST., M.Si., yang menyampaikan bahwa setiap bulan pada tanggal 20, seluruh perangkat daerah diharapkan melaporkan data lintas sektor ke sistem untuk mengetahui kendala maupun langkah tindak lanjut kegiatan sebagai bentuk evaluasi bersama.
Dari Kemendagri, Arifiani Magfiroh, M.I.Kom, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk menyamakan langkah dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden RI untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%, dengan dampak nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Dimana Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah difokuskan pada empat intervensi utama, yaitu:
1. Peningkatan konsumsi rumah tangga
2. Peningkatan investasi
3. Peningkatan ekspor
4. Peningkatan belanja daerah
Sebagai penutup, Kepala Biro Perekonomian menekankan pentingnya ketepatan dan kesungguhan dalam penginputan data. Ia menyampaikan bahwa beberapa kendala yang terjadi disebabkan oleh kurangnya kemampuan teknis admin, sehingga perlu dilakukan pelatihan dalam waktu dekat. Selain itu, dibutuhkan pula komitmen dari pimpinan OPD untuk mengawal kegiatan ini secara konsisten serta meningkatkan kedisiplinan dan etos kerja.
Rapat ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh OPD untuk memperkuat koordinasi, mempercepat pelaporan data, dan memastikan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah berjalan optimal.