Mataram, 15 Desember 2025

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., MM, mewakili Gubernur NTB menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, pada Senin (15/12).

Rakor tersebut menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, TNI–Polri, Jamdatun, serta Satgas Pangan, dan diikuti oleh seluruh kepala daerah provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia.

Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan pentingnya pengendalian inflasi melalui upaya menjaga keterjangkauan harga bahan pokok bagi masyarakat. Berdasarkan data nasional, perkembangan inflasi hingga November 2025 secara tahun kalender (year to date/ytd) tercatat sebesar 2,27 persen, dengan komoditas utama penyumbang inflasi berasal dari emas perhiasan, cabai merah, dan beras.

Sementara itu, di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indeks Perkembangan Harga (IPH) tercatat sebesar 7,92 persen, yang dipengaruhi oleh kenaikan harga cabai rawit, bawang merah, dan daging sapi. Kenaikan IPH tertinggi terjadi di Kabupaten Lombok Timur sebesar 13,72 persen dan Kabupaten Lombok Tengah sebesar 8,47 persen. Adapun Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat juga mengalami kenaikan IPH yang didorong oleh komoditas cabai rawit dan bawang merah.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga, khususnya Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat, dan Kabupaten Sumbawa Barat, telah melakukan langkah antisipatif melalui Gerakan Pangan Murah dan pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID. Sementara itu, Kabupaten Lombok Tengah telah menerapkan arahan Sekjen Kemendagri dengan mengoptimalkan strategi 4K, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Secara nasional, harga cabai rawit M2 tercatat berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP), dengan kenaikan signifikan pada Desember 2025 dibandingkan November 2025, yang diikuti oleh peningkatan harga bawang merah.

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., MM, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pengendalian inflasi daerah.

“Hasil Rakor ini menjadi perhatian serius bagi Pemprov NTB, khususnya dalam menjaga stabilitas harga komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, dan beras. Kami mendorong langkah-langkah konkret di daerah, mulai dari penguatan pasokan, optimalisasi Gerakan Pangan Murah, hingga penguatan koordinasi TPID agar inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga,” ujar Dr. Najam.

Ia juga menekankan pentingnya implementasi strategi 4K secara konsisten di seluruh kabupaten/kota, disertai dengan komunikasi publik yang efektif agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas terkait ketersediaan dan harga bahan pokok.

Sejalan dengan arahan Sekjen Kemendagri, seluruh hasil pembahasan dan rekomendasi dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah daerah guna menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan bahan pokok bagi masyarakat, khususnya menjelang akhir tahun.