Senin, 27 Oktober 2025

Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Nana Oktutiana, S.IP., M.E., mewakili Kepala Biro Perekonomian menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan arahan Menteri Koperasi mengenai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, evaluasi dukungan Pemda dalam pembangunan 3 juta rumah, serta pembukaan Rakor Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah tahun 2025.

Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid di Command Center Kantor Gubernur NTB bersama Kementerian Dalam Negeri, dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dengan peserta Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda seluruh Indonesia secara luring di Kampus IPDN Jatinangor, serta Bupati/Wakil Bupati melalui Zoom Meeting.

Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan bahwa tingkat inflasi nasional per September 2025 berada di angka 2,65% (y-o-y), masih dalam rentang target 2,5% ± 1. Namun, capaian ini merupakan hasil agregat dari pengendalian inflasi di masing-masing daerah yang perlu terus dijaga secara konsisten.

Berdasarkan data BPS, inflasi Oktober secara historis masih didorong oleh komoditas volatile food seperti cabai, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Untuk Oktober 2025, Provinsi NTB mencatat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 0,35%, dengan penyumbang utama kenaikan berasal dari komoditas cabai merah, beras, dan daging ayam ras.

Secara nasional, harga beras menunjukkan tren penurunan, namun di NTB masih sedikit meningkat, terutama di Kabupaten Lombok Timur yang masuk dalam 52 daerah dengan kenaikan harga beras. Selain itu, harga cabai merah kini juga tercatat berada di atas Harga Acuan Pemerintah (HAP).

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menyampaikan beberapa arahan strategis, antara lain:

• Mengantisipasi kenaikan harga telur ayam ras akibat peningkatan permintaan dari program MBG.
• Mengapresiasi peran BULOG, Badan Pangan, dan Kementerian Pertanian dalam menjaga stabilitas harga beras.
• Mendorong daerah zona 3 (Indonesia Timur) untuk mengoptimalkan konsumsi pangan lokal seperti ubi, jagung, sorgum, dan sagu.
• Meminta seluruh Sekda menggalakkan Gerakan Tanam Cabai di lahan idle milik pemerintah daerah.
• Melakukan rakor dan monitoring bersama untuk mengatasi kenaikan harga dan kelangkaan stok, serta memanfaatkan dana BTT untuk subsidi transportasi.
• Menyampaikan optimisme bahwa Indonesia akan mencapai swasembada pangan pada 2025, dengan proyeksi surplus beras sekitar 3,5 juta ton di akhir tahun.
• Menekankan pentingnya penguasaan regulasi dan percepatan pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDM) sebagai pelaksana kebijakan strategis daerah.
• Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo agar seluruh KDM dapat beroperasi penuh pada Maret 2026.