Selasa, 15 Oktober 2024
Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB Nana Oktutiana, SIP.,ME menghadiri Rapat terkait cadangan pangan pemerintah. Dipimpin asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. H. Fathul Ghani. Rapat dihadiri Kepala Dinas Pertanian, pilmwil Bulog NTB, kabag adpim, kabid DKP dan perwakilan BI.
Pimwil Bulog menyampaikan bahwa selama tahun 2024, NTB sudah menyerap 52 ribu ton setara beras. Untuk Komersil sekitar 10 ribu ton. Sehingga cadangan pangan NTB 62ribu ton. Untuk harga pembelian beras masih di 11.000 Sementara harga pembelian 12.900. Cadangan beras pemerintah, ada di 16 gudang Bulog se-NTB kurang lebih 40 ribu Ton.
Sampai akhir 2024, masih ada kebutuhan bapang untuk alokasi tahap 3 Oktober sedang berjalan sekitar 69% yg sudah keluar dari gudang bulog. Setiap bulan Bulog harus menyiapkan 6430 Ton. Awal bulan November, sudah ada review dari Bapanas. Utk penjualan beras SPHP masih sama yaitu 11rb di gudang. Sementara untuk penjualan di 12.500.
Untuk jagung, pengadaan ada 62 ribu ton KSO. Untuk Saat ini bulog hanya menyerap, merawat dan menyimpan. Untuk penyaluran, masih menunggu perintah dari Bapanas. Terkait beras , Pemerintah memberikan penugasan kepada Bulog untuk melaksanakan importasi 1 juta ton lagi , yg sudah terkontrak Untuk seluruh Indonesia. Untuk NTB ada kurang lebih 30 ribu ton. Berdasarkan harga pembelian pemerintah.
Bapak Asisten meminta agar bulog segera menyalurkan jagung agar gudang bulog dapat digunakan sebagai penyimpanan beras dan gabah secara maksimal.
Kadis pertanian mengakatan Untuk cadangan pangan, Dinas Pertanian akan mendorong di bentuknya perda terkait cadangan pangan pemerintah daerah. Untuk itu perlu mengetahui berapa penugasan Bulog untuk penyerapan beras di NTB setiap tahunnya.
Sampai dengan September, panen di NTB, 1,262 juta Ton.
Dinas Ketahanan Pangan (DKP) diminta agar membuat draft inisiatif pemerintah terkait cadangan pangan. Disamping itu BI sedang mengembangkan klaster pada di lombok tengah, ada 18 are demplot dengan hasil 12, 10 ton gkg Variates Gama Gora.
Kesimpulan Rapat;
1. Data lapangan harus sama dengan data dalam kertas. Program pompanisasi Dinas Pertanian harus di laksanakan dengan baik agar produksi meningkat.
2. DKP diminta utk melakukan revisi pergub terutama terkait komoditasnya. Sesuai dengan yang terjadi di lapangan.
Semua tanggapan:
2Biro Perekonomian Prov. NTB dan 1 lainnya