Senin, 21 April 2025
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dirangkaikan dengan sosialisasi penyelenggaraan sekolah rakyat. Rapat dipimpin oleh Mendagri, Tito Karnavian didampingi oleh narasumber dari K/L terkait dan dihadiri olehKepala Daerah seluruh Indonesia secara virtual melalui Zoom Meeting.
Rapat dibuka dengan topik pembangunan Sekolah Rakyat, yang merupakan arahan speisfik Presiden kepada Kemensos sebagai upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Sasaran utama adalah anak-anak usia SD hingga SMA dari kelompok Desil 1 dan 2. Program ini dirancang dengan kurikulum formal untuk memberikan pendidikan berkualitas, mencetak agen perubahan yang tangguh, berkarakter kuat, dan mampu mengangkat kualitas hidup keluarga miskin. Dengan target awal pembangunan 53 lokasi pada tahun 2025 yang akan ditingkatkan secara bertahap menjadi 200 titik dengan luas lahan minimal 5-10 hektare dan kapasitas 1000 siswa per sekolah. Sekolah Rakyat berbentuk asrama dengan fasilitas yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang baik.
Selanjutnya terkait penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,57% per September 2024, sementara kemiskinan ekstrem berada di angka 1,13%. RPJMN 2025-2029 menargetkan pengurangan kemiskinan menjadi di bawah 5% pada 2029, dengan penghapusan kemiskinan ekstrem mencapai 0% pada 2026. Sekolah Rakyat menjadi salah strategi utama dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.
Pembahasan berikutnya terkait perkembangan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga April 2025. Mendagri menekankan pentingnya daerah dengan inflasi dan IPH tinggi untuk mengidentifikasi penyebab utama inflasi, terutama komoditas bahan pokok seperti beras, cabai merah dan bawang merah. Khususnya daerah yang berada di atas target inflasi nasional, Seperti Papua Pegunungan dan Papua Tengah agar memperhatikan masalah distribusi logistik, guna memperlancar arus pengiriman, meningkatkan efisiensi rantai suplai, dan menekan biaya perdagangan.
Arahan Mendagri dirangkum sebagai berikut:
1. Daerah dengan inflasi dan IPH tinggi diminta untuk membedah komoditas utama penyebab inflasi, terutama yang berada di atas target 1,5–3,5 persen, serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok seperti beras.
2. Solusi distribusi logistik di wilayah Papua dan Papua Tengah harus segera dilakukan untuk memperlancar pengiriman, meningkatkan efisiensi rantai suplai, dan menekan biaya perdagangan.
3. Disparitas harga komoditas bawang merah dan cabai merah antara daerah surplus dan defisit harus ditangani melalui program gerakan menanam, kerjasama antar daerah, pemberian subsidi, serta kolaborasi dengan TNI/Polri untuk mencetak sawah dan optimalisasi lahan.
4. BULOG diarahkan untuk memaksimalkan penyerapan beras dan gabah memasuki puncak musim panen.
5. Pengawasan DMO komoditas minyak goreng minyakita dan impor bawang putih harus dilakukan secara serius, terutama terkait distribusi, perizinan dan realisasi impornya.