Senin, 24 Februari 2025
Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH mewakili Gubernur NTB menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. Rakor dibuka oleh Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dengan narasumber dari Bappanas, Bulog, BPS, Kemendag RI, Kementan RI, TNI Polri, Satgas Pangan, Jamdatun, staf ahli dan diikuti oleh Pemda Provinsi dan Kab/Kota se-Indonesia secara online.
Sekjen Kemendagri menyampaikan bahwa pemerintah berharap pada Ramadhan kali ini tdk ada kenaikan harga dan harus fokus pada daerah masing² yang nantinya akan ditunjuk secara bergiliran biar jelas upaya apa saja yg dilakukan dan hasil dr upaya tersebut.
Pada M3 Februari 2025 terdapat 8 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH dan 30 Provinsi yang mengalami penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya.
Komoditas penyumbang andil terbesar kenaikan IPH di 8 Provinsi tersebut didominasi oleh cabai merah, cabai rawit dan beras.
Kab. Dompu masuk dalam peringkat 6 dari 10 IPH tertinggi dengan IPH 1,58% (komoditas pisang, cabai merah dan cabai rawit).
Arahan Sekjen Kemendagri:
1. Update kenaikan harga seluruh komoditas di setiap daerah untuk mengantisipasi kenaikan seiring meningkatnya permintaan menjelang bulan Ramadhan.
2. Memantau harga secara langsung maupun melalui data real-time dari wali data harga komoditas seperti SP2KP Kemendag dan BPS untuk menyinkronkan data di dinas-dinas urusan pangan daerah.
3. Bagi daerah yang mengalami kenaikan harga terutama komoditas beras agar berkoordinasi dengan BULOG dan melaksanakan Operasi Pasar sedini mungkin, terutama untuk jenis beras medium yang saat ini paling banyak permintaan di masyarakat.
4. TPID agar turun ke lapangan untuk memastikan keterjangkauan harga guna memberikan yang terbaik kepada masyarakat.
5. Memastikan stabilitas harga komoditas pangan impor terutama bawang putih dengan mengamankan jalur distribusi secara merata ke semua daerah secepat mungkin.
6. Lakukan intervensi untuk komoditas minyak goreng rakyat minyakita melalui pemantauan harga dan tindak lanjut agar harga yang sampai pada level konsumen terjamin sesuai HET.
7. Pada minggu ini diharapkan TPID segera melakukan upaya konkrit dalam mengendalikan kenaikan harga dan mencari apa saja faktor penyebab kenaikannya untuk dapat dilaporkan pada rapat minggu depan yang akan dipimpin langsung oleh Mendagri bersama kepala daerah yang baru.