Senin, 17 Februari 2025
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH mewakili Pj. Gubernur NTB menghadiri rakor pengendalian inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan transportasi lebaran secara hybrid di Command Center Kominfo NTB. Rapat dipimpin oleh Mendagri, Tito Karnavian yang didampingi oleh narasumber dari K/L terkait dan dihadiri oleh Kepala daerah dan OPD TPID seluruh Indonesia secara virtual melalui zoom meeting.
Kebutuhan dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan layanan transportasi nasional menjelang momen lebaran 2025, di antaranya meliputi dukungan atas penyelenggaraan mudik gratis oleh Kementrian/Lembaga, instansi, serta berbagai pihak untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik dengan aman dan nyaman. Kemudian pertimbangan terkait pelaksanaan Kebijakan WFA (Work Form Anywhere) mulai tanggal 24 Maret 2025 yang akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat sebagai antisipasi tren lonjakan mobilitas masyarakat pasca mudik. Selanjutnya terkait fasilitasi berupa pembuatan posko gabungan pelayanan mudik dan rest area di daerah-daerah yang merupakan arus pelintasan utama masyarakat, dan Monitoring dan Antisipasi daerah rawan kecelakaan serta potensi pasar tumpah.
Inflasi dalam beberapa rapat di istana presiden menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada TPIP dan TPID atas kinerja dalam mengendalikan inflasi. Tingkat inflasi nasional secara y-o-y pada bulan Januari 2025 sebesar 0,76% menjadi yang terendah sejauh ini. Sedangkan secara m-to-m dan y-to-d terjadi deflasi sebesar 0,76% dengan andil utama penurunan dari kelompok pengeluaran Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, terutama dipengaruhi oleh diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan rumah tangga dengan kapasitas ≤ 2200 VA.
Arahan Mendagri:
1. Mendagri sudah mengeluarkan SE untuk mendukung pelaksanaan langkah-langkah strategis terkait penyelenggaraan layanan transportasi mudik lebaran 2025. Untuk daerah provinsi dan kab/kota terutama yang loading factornya tinggi agar mengecek kondisi jalan dan segera memperbaiki kerusakan-kerusakan yang berpotensi menimbulkan macet dan hambatan lalu lintas.
2. Jika ada pengusaha yang ingin menaikkan tarif layanan terkait harga yang diatur pemerintah seperti air minum dll, diharapkan untuk dilakukan secara bertahap dan tidak serta merta, karena akan mempengaruhi perkembangan inflasi.
3. Agar inflasi tetap dijaga dalam range target nasional 2,5% ±1 pada semua komponen (VF, CI, dan AP) dengan mengantisipasi penyebab inflasi antara lain kurangnya supply barang dan distribusi komoditas yang terganggu akibat penimbunan barang, kerusakan infrasturuktur, gangguan cuaca, dll.
4. Untuk komoditas yang mengalami kenaikan harga tinggi atau berstatus tidak aman dengan disparitas rendah atau sedang, di antaranya Minyakita dan Bawang Putih harus menjadi prioritas terutama menjadi tanggung jawab Kementrian Perdagangan terkait stabulitas harga dan ketersediaan stoknya.
5. Lakukan pendalaman terkait suplai dan distribusi komoditas yang naik di daerah di antaranya Cabai Merah, Cabai Rawit, Gula Pasir, Minyak Goreng, dan Bawang Putih. Arahan Presiden untuk mencari formula dalam menurunkan harga menjelang ramadhan tahun ini.
6. Pastikan penyerapan hasil panen petani dilakukan secara optimal melalui peningkatan kemitraan dan bisa distok oleh pemerintah, terutama di saat kekeringan sehingga tidak perlu melakukan impor
7. Khusus komoditas hortikultura seperti cabai agar masyarakat bisa mandiri menanam di pekarangan untuk mengurangi ketergantungan terhadap daerah yang surplus.