Selasa, 4 Februari 2025

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid di Pendopo Timur Rumah Dinas Gunernur NTB. Rakor ini dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian yang dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang kerjasama dan pengawasan perijinan di daerah. Rakor kali ini di hadiri secara langsung oleh Jaksa Agung RI, Kapolri, Ketua KPK, BPS RI, Bappisus, Bapanas dll. Nota kesepahaman ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan pengawasan dalam penyelenggaraan perizinan di daerah.

Kondisi Inflasi di Bulan januari merupakan yang terendah selama beberapa tahun. Komoditas yang harus di waspadai di antaranya cabai rawit, beras, dan telur ayam ras. Pada Januari 2025 di tingkat nasional secara m-to-m dan y-to-d terjadi deflasi sebesar 0,76 persen, sedangkan secara y-o-y terjadi inflasi sebesar 0,76 persen. Dengan andil inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran yang tertinggi adalah Kelompok makanan, minuman dan tembakau. Sedangkan kelompok penyumbang deflasi terbesar adalah Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, hal ini salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen. Sedangkan pada tingkat provinsi pada wilayah Bali-Nusra secara m-to-m, NTB mengalami deflasi terdalam sebesar 0,55 persen, dan pada tingkat Kab/Kota, Kota Bima mengalami deflasi terdalam kedua sebesar 1,20 persen. Kemudian secara y-o-y Provinsi NTB mengalami inflasi sebesar 0,68 persen.

Pada M5 Januari 2025

Provinsi NTB mengalami kenaikan IPH sebesar 7,34 persen, sedikit lebih tinggi di atas Bali dengan kenaikan IPH sebesar 7,24 persen. Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH di kedua Provinsi ini identik yaitu Cabai Rawit, Cabai Merah, dan Telur Ayam Ras.