Senin, 18 November 2024
Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si didampingi Kepala Biro Perekonomian, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Potensi Bencana Hydrometeorologi secara Hybrid di Pendopo Timur Gubernur NTB. Rapat dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian, didampingi oleh narasumber dari K/L terkait dan dihadiri oleh Kepala Daerah se-Indonesia secara virtual.
Akhir tahun 2024 mulai dari November-Desember diprediksi terjadi La Nina Lemah yang brrsamaan dengan masuknya musim hujan, maka kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorolgi basah perlu diadakan. Kemudian Tahun 2025 dengan masih aktifnya La Nina Lemah hingga Maret disertai dengan puncak musim hujan (Januari-Februari) sehingga perlu kesiapsiagaan menghadapi bencana hidro-meteorologi basah seperti banjir, banjir bandang, banjir pesisir (rob), longsor yang disertai angin kencang dan kilat/petir. Terdapat 67% wilayah Indonesia yang berpotensi mendapat curah hujan tahunan kategori tinggi/normal (>2500 mm/tahun) terutama di sebagian besar wilayah Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Adapun wilayah NTT bagian timur dan Papua Barat bagian timur diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal. Dan untuk periode akhir tahun hingga menjelang tahun baru diprediksi wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat berpotensi mengalami hujan lebat. Selanjutnya terkait Peta Sebaran aktivitas seismik 2024 yang dapat menjadi dasar Duga Aktif Gempa 2025 salah satunya berada di wilayah Bali, NTB, dan Sumba.
Perkembangan IPH NTB pada Minggu Ke-2 November 2024, mengalami kenaikan sebesar 1,09 persen. Dengan rincian wilayah Kab/Kota yang mengalami kenaikan tertinggi adalah Kab. Lombok Tengah yang berada di posisi ke-2 tertinggi nasional dengan kenqikan sebesar 2,70 persen dengan komoditas dominan penyumbang kenaikan adalah Beras, Bawang Merah, dan Daging Ayam Ras. Menurut Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. NTB, Pemerintah Provinsi dalam hal ini TPID Provinsi telah melakukan upaya koordinasi dengan Pemkab/Pemkot yang mengalami kenaikan agar mencermati dan mengambil langkah kongkrit.