Senin, 8 September 2025
Kepala Biro Perekonomian NTB, Muslim, S.T., M.Si., bersama seluruh anggota TPID Provinsi NTB mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi secara hybrid yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian. Dalam arahannya, Mendagri menyinggung dinamika aksi unjuk rasa di sejumlah daerah dan meminta pemerintah daerah mengambil langkah rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Rakor juga membahas angka kemiskinan nasional yang pada Maret 2025 tercatat 8,47%, turun 0,56 poin dari Maret 2024. Penurunan terbesar terjadi di Papua Pegunungan (2,94%), sedangkan kenaikan tertinggi tercatat di Papua Selatan (2,27%).
Menko Pemberdayaan Masyarakat menegaskan target pemerintah menghapus kemiskinan ekstrem pada 2029 dengan penurunan rata-rata 0,86% per tahun untuk mencapai level 5%. Inflasi dipandang sebagai salah satu faktor kunci dalam keberhasilan menekan angka kemiskinan. Tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan Rp503,2 triliun untuk program perlindungan sosial. Sementara itu, data Indeks Perkembangan Harga menunjukkan meskipun cabai rawit masih tinggi, terjadi penurunan harga di beberapa daerah. Bawang merah naik di 292 daerah, sedangkan beras dan minyak goreng tetap menjadi perhatian utama dalam pengendalian inflasi