Welcome to BIRO EKONOMI NTB Official Website

@biro_perekonomianntb

Berita

Pemprov NTB Lakukan Monev Pengelolaan BLUD UPTD TPA Regional Kebon Kongok

Pemprov NTB Lakukan Monev Pengelolaan BLUD UPTD TPA Regional Kebon Kongok

Selasa, 18 November 2025

Tim Pembinaan BLUD Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pada BLUD UPTD TPA Regional Kebon Kongok yang berlokasi di Desa Suka Makmur, Kabupaten Lombok Barat.

UPTD TPA Regional Kebon Kongok bertanggung jawab atas pengelolaan tiga titik pembuangan dan pemrosesan sampah, yaitu, TPA Regional Kebon Kongok, TPST Regional Lingsar, dan TPA Limbah Medis Sekotong

Sebagai BLUD, UPTD ini memiliki beberapa sumber pendapatan, antara lain jasa kompensasi pelayanan, pengiriman biomassa, pendauran sampah, industri pakan ternak di Lingsar, pemanfaatan fasilitas pengelolaan limbah medis di Sekotong, serta penyewaan fasilitas dan alat berteknologi tinggi kepada mitra pihak ketiga. Hingga 31 Oktober 2025, UPTD berhasil merealisasikan pendapatan sebesar Rp 1.811.708.986 atau 99% dari target tahun 2025.

Namun demikian, monev menemukan sejumlah permasalahan teknis yang perlu menjadi perhatian, terutama terkait kapasitas dan metode pengelolaan sampah. Beberapa isu utama yang teridentifikasi meliputi:

  • Kapasitas TPA Kebon Kongok telah terlampaui, sehingga terbentuk timbunan “gunung sampah” yang memicu krisis pengelolaan di wilayah layanan (Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat).
  • Penerapan metode sanitary landfill belum optimal, sementara praktik di lapangan masih cenderung menggunakan sistem open dumping atau controlled landfill, yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara, tanah, dan air lindi.
  • Keterbatasan alat berat dan dana operasional menghambat proses pemadatan dan penutupan sampah harian yang direkomendasikan dalam dokumen pengelolaan lingkungan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Daerah Provinsi NTB memberikan sejumlah masukan strategis yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan sampah, penyelesaian krisis kapasitas TPA, serta percepatan penerapan metode pengelolaan yang lebih modern dan berkelanjutan.