Mataram, 22 Oktober 2025 – Tim Kerja Subbagian Pertambangan dan Lingkungan Hidup Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, yang terdiri atas Muhid, S.Sos. dan Gian M. Zaky, S.E., mewakili Kepala Biro melakukan koordinasi terkait isu pertambangan dan lingkungan hidup di Kantor Bupati Lombok Tengah.
Kegiatan koordinasi ini diterima langsung oleh pejabat dan tim dari Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Lombok Tengah yang membidangi urusan pertambangan dan lingkungan hidup. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam pengawasan serta pengendalian aktivitas pertambangan, khususnya terkait penambangan ilegal yang sempat terjadi di wilayah tersebut.
Dari hasil koordinasi, diperoleh informasi bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah mengambil langkah cepat dalam menertibkan aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan Gunung Prabu, Desa Prabu, Kecamatan Pujut.
Penertiban dilakukan melalui aparat gabungan pada Januari dan Mei 2022, menyusul maraknya aktivitas penambangan yang merusak lingkungan, termasuk penggundulan hutan di kaki perbukitan. Langkah tersebut diambil untuk menekan dampak ekologis dan sosial akibat kegiatan tambang ilegal yang berulang kali terjadi di kawasan tersebut.
Pasca penertiban, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan rehabilitasi kawasan bekas tambang dengan menanam ratusan bibit pohon buah sebagai upaya penghijauan kembali.
Program ini diharapkan dapat memulihkan ekosistem dan menstabilkan kondisi lingkungan di sekitar Gunung Prabu. Berdasarkan laporan terbaru, aktivitas penambangan liar di kawasan tersebut kini telah berhenti, dan area bekas tambang mulai menghijau kembali.
Melalui koordinasi ini, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah dalam pengawasan kegiatan pertambangan rakyat serta diharapkannya upaya bersama antara Pemprov dan Pemkab dapat terus memperkuat penegakan hukum lingkungan, serta memastikan aktivitas pertambangan di NTB berjalan secara berkelanjutan, ramah lingkungan, dan sesuai regulasi yang berlaku.