Mataram, 20 November 2025 — Tim Supervisor Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penguatan Kapasitas dan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan di Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Lombok Astoria Hotel dan dihadiri oleh perangkat daerah serta instansi terkait lingkup Provinsi NTB.

Rakor dipimpin oleh Kolonel Septinus Edward Ginting, Kabid Desentralisasi pada Asisten Deputi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kemenko Polhukam RI. Hadir pula dua narasumber lainnya, yaitu Kepala DPMPTSP Provinsi NTB H. Irnadi Kusuma, S.STP, ME, serta Kepala BRIDA Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH, yang memberikan pemaparan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Kegiatan ini digelar sebagai upaya untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Melalui forum ini, pemerintah pusat ingin memperoleh gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana kapasitas dan kinerja Pemerintah Provinsi NTB telah berjalan, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Dalam diskusi, peserta rakor mencatat sejumlah isu strategis yang masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, di antaranya:

• Over kapasitas belanja pegawai dalam struktur APBD,
• Keterbatasan fiskal daerah yang memengaruhi ruang gerak pembangunan,
• Ketidaksinkronan kebijakan dalam tata kelola multilevel antara pusat dan daerah, serta
• Belum tersedianya aturan pelaksana pada beberapa kebijakan strategis.

Isu-isu tersebut menjadi dasar bagi penyusunan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada kementerian terkait, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Pada sesi pembahasan, para peserta rakor menekankan pentingnya penguatan koordinasi antar-perangkat daerah dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur NTB. Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan kompetitif, termasuk peningkatan pengawasan terhadap investor serta tenaga kerja asing.

Poin lainnya yang turut menjadi perhatian adalah peningkatan kualitas inovasi daerah. Inovasi dengan nilai keberlanjutan yang tinggi (sustainable) dinilai sebagai faktor penting dalam menghadapi dinamika pembangunan serta meningkatkan daya saing daerah.

Sejalan dengan semangat peningkatan kapasitas, pada tahun 2025 Pemprov NTB dan Pemerintah Kota Bima berhasil meraih penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Inovatif. Selain itu, sebanyak 57 pemerintah daerah di Indonesia menerima Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024 dari Kementerian Dalam Negeri. Capaian ini menjadi motivasi bagi Pemprov NTB untuk terus memperbaiki tata kelola, memperkuat inovasi, dan meningkatkan produktivitas daerah.