Mataram, 27 November 2025 – PT. Jamkrida NTB Syariah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dengan agenda utama penguatan tata kelola perusahaan dan peningkatan sinergi antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., MM, mewakili Pemerintah Provinsi NTB.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Najamuddin menegaskan pentingnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) di seluruh lini operasional Jamkrida NTB Syariah, sebagai fondasi utama untuk memperkuat kinerja perusahaan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan penjaminan berbasis syariah.

“Kami mendorong Jamkrida NTB Syariah untuk terus memperkuat tata kelola dan meningkatkan kontribusi dalam ekosistem pembiayaan syariah di NTB. Penerapan GCG bukan hanya kewajiban, tetapi kebutuhan untuk memastikan keberlanjutan BUMD,” tegasnya.

Pada RUPS-LB ini, Pemerintah Provinsi NTB juga menyampaikan apresiasi kepada lima pemerintah daerah yang telah berpartisipasi sebagai pemegang saham aktif, yakni Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Barat.

Ke depan, Pemprov NTB menargetkan perluasan keanggotaan pemegang saham dengan mendorong lima kabupaten lainnya (KSB, Kab. Sumbawa , Kab. Lombok Utara, Kab. Dompu, dan Kab. Lombok Timur) untuk bergabung. Harapannya, seluruh 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB dapat menjadi bagian dari penguatan struktur permodalan Jamkrida NTB Syariah.

Inisiatif ini sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD 2025–2029, yang menitikberatkan pada penurunan kemiskinan ekstrem, pengembangan desa tematik, peningkatan literasi keuangan, serta penguatan sektor pembiayaan syariah sebagai pendorong ekonomi daerah.

Dalam kerangka besar penguatan BUMD, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal juga menggagas pembentukan NTB Capital, sebuah BUMD baru yang akan fokus pada pengembangan investasi strategis daerah. Kehadiran NTB Capital diharapkan menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat sinergi antarlembaga keuangan milik daerah.

Dengan langkah-langkah penguatan tata kelola, konsolidasi kepemilikan saham, dan pengembangan BUMD baru, Pemerintah Provinsi NTB optimistis dapat membangun ekosistem keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh wilayah NTB.