Mataram, 22 Oktober 2025 – Dalam rangka memperkuat pengelolaan kelautan yang berkelanjutan, Penelaah Teknis Kebijakan, Ivo Wiharja, S.E., bersama Ahmad, S.H., mewakili Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, menghadiri Rapat Pembahasan Draft Nota Kesepakatan Program Laut Sehat Bebas Sampah secara daring melalui Zoom Meeting di Kantor Gubernur NTB.

Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Bappeda NTB, Biro Hukum, Biro Pemerintahan, serta OPD terkait lainnya.

Rapat ini membahas sembilan poin utama kerja sama, antara lain: Peningkatan pengelolaan kelautan yang berkelanjutan; Peningkatan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan; Peningkatan perikanan budidaya yang berkelanjutan; Penguatan pengolahan, pemasaran, dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan; Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; Penyadartahuan mutu dan keamanan produk hasil kelautan dan perikanan; Penyelenggaraan penataan ruang laut; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, serta Pertukaran data dan informasi antar lembaga. Lokasi sasaran program tahun 2026 difokuskan di Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara.

Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemprov NTB pada bulan November 2025, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Melalui sinergi ini, NTB berkomitmen untuk menjaga kebersihan laut, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta memperkuat peran daerah dalam mewujudkan laut yang sehat, lestari, dan produktif.