Jakarta, Rabu 17 September 2025 – Plt. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Muslim, ST., M.Si, didampingi oleh tenaga ahli Dr. Prayitno Basuki, Fungsional Madya Nana Oktutiana, serta analis kebijakan Baiq Marlita Yudiawati dan Aan Rusmayani, melakukan kunjungan konsultasi ke Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD Kementerian Dalam Negeri.

Rombongan diterima langsung oleh Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kemendagri, Drs. H. Yudia Ramli, M.Si, yang didampingi oleh Kasubdit Lembaga Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Bambang Ardianto.

Dalam arahannya, Drs. H. Yudia Ramli menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah Pemerintah Provinsi NTB yang berinisiatif memanfaatkan potensi sumber daya alam daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pendirian BUMD baru, PT NTB Kapital.

Beliau menegaskan bahwa proses pendirian BUMD harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebelum pengajuan berkas ke Kemendagri untuk evaluasi, Pemerintah Daerah diminta menyempurnakan dokumen analisis kebutuhan daerah serta studi kelayakan usaha.

Kemendagri juga menyarankan agar dilakukan beberapa kali Forum Group Discussion (FGD) secara daring melalui Zoom Meeting untuk penyempurnaan dokumen tersebut. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan melalui proses penilaian Menteri Dalam Negeri, barulah dapat ditentukan apakah pendirian BUMD baru tersebut dapat disetujui.

Langkah konsultasi ini menjadi bagian dari upaya strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat kemandirian ekonomi daerah melalui pengelolaan potensi strategis yang dimiliki.