Kamis, 10 Oktober 2024

Fungsional Kebijakan Ahli Madya (Ahaddi Bohari) hari ini Kamis tanggal 10 Oktober 2024, mewakili Karo Perekonomian dalam acara High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi NTB, sebagai upaya dalam peningkatan PAD yang lebih transparan, Dalam kesempatan Pembukaan Acara ini Pak Gubernur berharap kepada semua Kepala OPD untuk segera berbenah untuk mengikuti perkembangan Digitalisasi yang begitu pesat perkembangannya, karena kalau kita tidak mengikuti maka kita akan tertinggal dan hal ini bukanlah hal yang mustahil untuk segera dilaksanakan, Selain PJ Gubernur selaku Nara Sumber berturut turut menyampaikan materi yakni Pejabat dari Bank Indonesia, Bank NTB Syariah dan BPKAD, yang semua narasumber menyampaikan materi hambatan dan tantangan serta solusi pelaksanaan transaksi digital serta Kartu Kredit Pemerintah daerah antara lain Fitur menu KKPD dalam aplikasi SIPD RI baru release pada triwulan ke 2, Bank NTB belum mendapatkan izin sebagai bank penerbit KKPD, Terbatasnya infrastruktur seperti EDC atau kanal pembayaran, Kurangnya pemahaman terkait transaksi melalui KKPD, KENDALA : Kesiapan Infrastruktur dan Teknologi Pemerintah Daerah, Preferensi Masyarakat untuk bertransaksi tunai

Kompetensi SDM TIK masih terbatas SOLUSI : Penyempurnaan Model Bisnis dan Infrastruktur, Literasi dan Inklusi Keuangan berkelanjutan, Sinergi dan kolaborasi BPD dengan Pemda, Kendala dan Solusi pelaksanaannya akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama Tim secara berkelanjutan, Demikian laporan yang dapat saya sampaikan untuk dapat dijadikan arahan dan kebijakan lebih lanjut.