Senin, 24 November 2025

Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Nana Oktutiana, S.IP., M.E, mewakili Kepala Biro Perekonomian, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (PPID) yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dari Command Center Kantor Gubernur NTB.

Rakor dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wayagus, yang menekankan pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga inflasi tetap berada pada rentang target nasional.

Dalam paparannya, Wamendagri menyampaikan bahwa emas masih menjadi komoditas dengan andil inflasi terbesar secara nasional, dengan kenaikan harga mencapai 52,76% dan kontribusi inflasi sebesar 0,68%.

Untuk Indeks Perkembangan Harga (IPH), sejumlah komoditas pangan seperti cabai merah dan bawang merah mengalami kenaikan di beberapa daerah.

Sementara itu, IPH Provinsi NTB pada Minggu ke-3 (M3) tercatat sebesar -0,19%. Komoditas penyumbang IPH NTB meliputi cabai rawit, beras, dan telur ayam ras. Khusus komoditas beras, harga mulai menunjukkan tren penurunan di sebagian besar wilayah Indonesia pada periode yang sama.

Berikut Arahan Wamendagri: 

• Memanfaatkan Data BPS, Pemda didorong untuk bertindak berdasarkan analisis data harga pangan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap minggunya.
• Implementasi Enam Langkah Konkret, yaitu: Operasi Pasar Murah, Sidak Pasar dan Distributor, Kerjasama Antar Daerah, Gerakan Menanam, Realisasi Belanja tak terduga, dan Dukungan Transportasi.
• Menjaga Stabilitas Beras

Secara umum, arahan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa, melindungi daya beli masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat daerah.