Mataram, Senin (23 Februari 2026) — Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTB, Nana Oktutiana, S.IP., M.E., menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama Direktur Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Deputi Bank Indonesia Perwakilan NTB, serta Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB. Rapat dilaksanakan di Ruang Kerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB.

Rapat membahas perkembangan terkini harga bahan pokok strategis (bapok), khususnya cabai rawit merah yang mengalami kenaikan signifikan hingga mendekati Rp200.000 per kilogram di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram. Kondisi ini juga menjadi atensi Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada hari yang sama.

Menindaklanjuti tingginya harga cabai, Bapanas menyampaikan mekanisme Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) sebagai salah satu instrumen stabilisasi harga. Daerah yang mengalami kenaikan harga dapat mengajukan permohonan fasilitasi kepada Bapanas melalui Dinas Ketahanan Pangan masing-masing daerah.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan pula bahwa klaster cabai di Kabupaten Lombok Tengah telah menyatakan kesiapan sebagai offtaker melalui kerja sama business to business (B to B) dengan Koperasi Cabai Magelang, dengan harga Rp65.000 per kilogram dan biaya kargo Rp35.000 per kilogram, untuk volume awal sebanyak 2 ton. Namun demikian, realisasi kerja sama tersebut masih menunggu kesanggupan dukungan dari Bapanas serta Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB.

Rapat kemudian dilanjutkan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB bersama Enumerator/Kontributor SP2KP Dinas Perindustrian dan Perdagangan se-NTB yang dilaksanakan secara daring. Pembahasan difokuskan pada proses penginputan data harga harian yang menjadi dasar perhitungan Indeks Perkembangan Harga (IPH) provinsi serta kabupaten/kota setiap minggunya.

Rapat ini turut dihadiri oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus selaku Ketua Satgas Saber Provinsi NTB. Kepada seluruh enumerator, ditekankan pentingnya kesamaan persepsi dan konsistensi dalam penginputan data harga agar tidak terjadi disparitas data yang terlalu tinggi, sehingga kebijakan pengendalian inflasi dapat disusun secara lebih akurat dan tepat sasaran.