Mataram, Senin (9/2/2026) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memperketat langkah-langkah pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Penguatan strategi tersebut mengemuka dalam Rapat Pengendalian Inflasi Provinsi NTB yang digelar hari ini dan dipimpin oleh Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan (Karo Ekbang) Setda NTB, Izzuddin Mahili, S.STP., MM, mewakili Sekretaris Daerah Provinsi NTB.
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa inflasi Provinsi NTB pada Januari 2026 secara tahunan (year on year) tercatat sebesar 3,86 persen, sementara inflasi bulanan (month to month) berada di angka 0,27 persen. Peningkatan inflasi ini terutama dipicu oleh penyesuaian tarif listrik, kenaikan harga emas perhiasan, serta meningkatnya harga sejumlah komoditas perikanan.
Rapat pengendalian inflasi ini dihadiri oleh Deputi Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), serta perwakilan instansi vertikal dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Bank Indonesia dan BPS menekankan pentingnya respons cepat dan terukur dari pemerintah daerah guna meredam tekanan inflasi, khususnya melalui intervensi langsung di tingkat kabupaten dan kota.
Sejumlah langkah strategis pun didorong untuk segera dilaksanakan, antara lain Operasi Pasar Murah, Gerakan Pangan Murah, pemantauan harga pangan secara real time, kampanye belanja bijak kepada masyarakat, serta penundaan kenaikan tarif yang menjadi kewenangan daerah, seperti pajak dan retribusi daerah, tarif parkir, serta tarif PDAM. Langkah ini dinilai krusial mengingat penyesuaian tarif listrik telah lebih dahulu memberikan tekanan signifikan terhadap daya beli masyarakat.
Rapat juga mencatat adanya disparitas tingkat inflasi antarwilayah di Provinsi NTB. Kota Bima tercatat mengalami inflasi tertinggi sebesar 4,82 persen, sementara Kota Mataram relatif lebih terkendali di angka 3,69 persen. Kondisi ini tidak terlepas dari langkah antisipatif yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram melalui program KOPLING (Kolaborasi Pasar Keliling) yang dinilai efektif dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta percepatan pelaksanaan berbagai program intervensi daerah, Pemerintah Provinsi NTB berharap stabilitas harga menjelang Ramadhan dan Idul Fitri dapat terjaga, sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah meningkatnya tekanan biaya hidup