Senin, 9 Februari 2026

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Izzuddin Mahili, S.STP, MM, bersama tim menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dirangkai dengan evaluasi dukungan Pemda terhadap pembangunan 3 juta rumah rakyat secara hybrid di Command Center Kantor Gubernur NTB. Rapat dipimpin oleh Mendagri, Tito Karnavian didampingi oleh narasumber dari K/L terkait dan dihadiri oleh kepala Daerah seluruh Indonesia secara virtual melalui zoom meeting.

Rapat dibuka oleh pemaparan dari Mendagri terkait perkembangan inflasi nasional pada bulan Januari 2026. Berdasarkan rilis BPS, inflasi nasional Januari 2026 terjadi kenaikan dari 2,92 persen menjadi 3,55 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh kenaikan 5 komoditas utama penyumbang inflasi di antaranya Tarif Listrik, Emas Perhiasan, Ikan Segar, Beras, dan Tarif Air Minum PDAM. Berdasarkan distribusi kelompok pengeluaran dengan kontribusi inflasi tertinggi berasal dari komponen Administered Price dari kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan inflasi sebesar 11,94 dan andil 1,72 persen. Diikuti oleh komponen Core Inflation dari kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang mengalami inflasi 15,22 persen dengan andil 1,00 persen. Dan komponen Volatile Food dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan inflasi 1,54 persen dan andil 0,46 persen. Sementara satu kelompok yang mengalami deflasi yaitu Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan dengan deflasi 0,19 persen dan andil -0,01 persen. Kenaikan pada tarif Listrik bukan karena kenaikan dari harga normal, melainkan akibat low-base effect atau penyesuaian ke harga normal setelah di tahun sebelumnya berada di bawah level harga normal karena adanya subsidi diskon tarif listrik 50 persen. 

Indeks Perkembangan Harga pada Minggu I Februari 2026, dengan target Inflasi Pangan ditetapkan sebesar 3 persen s.d 5 persen. Berdasarkan wilayah Provinsi, kenaikan tertinggi tercatat di Provinsi NTB dengan perubahan sebesar 4,49 persen, diikuti Provinsi Bali dengan perubahan IPH sebesar 4,36 persen, dan Kep. Bangka Belitung dengan perubahan IPH sebesar 4,21 persen. Dan pada tingkat Kab/Kota, kenaikan tertinggi terjadi di Kab. Lombok Timur dengan perubahan IPH sebesar 7,9 persen, dan seterusnya diikuti wilayah sekitarnya.

Pembahasan dilanjutkan dengan paparan terkait evaluasi Pemda terhadap program pembangunan 3 juta rumah, dan ditutup dengan kesimpulan terhadap rapat oleh Wamendagri dengan beberapa arahan di antaranya:

1. Bagi Pemda terutama yang mengalami kenaikan IPH tinggi agar segera melakukan analisa multifaktor penyebab inflasi dan pengawasan insentif terhadap masing-masing faktor seperti cuaca, distribusi, dan tingkat produksi masing-masing daerah/champion.
2. Usulan terkait dashboard pangan nasional akan dibahas lebih lanjut pada rapat tingkat menteri
3. Melakukan mitigasi resiko dan pemulihan pasca bencana untuk mempercepat stabilisasi harga dan pasokan bahan pokok, terutama di daerah rawan dan terdampak bencana
4. Agar Pemda menambah alokasi anggaran untuk pembangunan 3 juta rumah