Mataram, 21 Januari 2026 —

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan Rapat Finalisasi Usulan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026.

Rapat ini dipimpin oleh Koordinator DBHCHT Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTB, didampingi oleh tim dari Bappeda Provinsi NTB. Kegiatan tersebut membahas alokasi Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP) dari 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola DBHCHT yang sebelumnya telah memperoleh catatan hasil pembahasan bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Secara umum, catatan yang dibahas meliputi penyesuaian kode rekening pada RKP agar selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah diinput dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), penajaman penentuan lokasi kegiatan agar mengacu pada data 40 desa miskin ekstrem, serta memastikan perencanaan dan penganggaran RKP DBHCHT telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Melalui rapat ini diharapkan penggunaan DBHCHT Tahun 2026 dapat tepat sasaran, tepat penggunaan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, RKP DBHCHT Tahun 2026 akan ditindaklanjuti melalui tahapan penginputan RKP pada website Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).