Senin, 8 Desember 2025.

Analis Kebijakan Ahli Madya, Nana Oktutiana, S.IP., ME, mewakili Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional secara online yang dipimpin oleh Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir. Rakor dihadiri oleh seluruh kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota serta menghadirkan narasumber dari Bulog, Bapanas, Kemendagri, TNI-Polri, KSP, Jamdatun, serta Satgas Pangan RI.

Sekjen Kemendagri menegaskan pentingnya respons cepat pemerintah daerah, termasuk terkait data pembangunan jembatan fasilitas anak sekolah yang belum diusulkan atau terkonfirmasi oleh sejumlah daerah.

Secara nasional, inflasi year to date (ytd) November 2025 mencapai 2,27%, lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya. Menjelang akhir tahun, komoditas seperti telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah, emas perhiasan, dan angkutan udara menjadi penyumbang utama inflasi.

Provinsi NTB juga mencatat kenaikan IPH tertinggi di Indonesia pada Minggu I Desember 2025, yaitu 6,12%, dengan kontribusi terbesar dari Kabupaten Lombok Timur (11,15%) dan Lombok Tengah (7,08%). Kenaikan harga terutama dipicu oleh cabai rawit, bawang merah, dan daging sapi, serta sejumlah komoditas lain seperti beras, telur ayam ras, dan daging ayam ras.

Selain itu, komoditas cabai rawit yang sebelumnya berstatus Aman kini menjadi Tidak Aman, dan bawang merah naik ke status Tidak Aman, sehingga memerlukan perhatian dan intervensi segera.

Dalam keterangan terpisah, Kepala Biro Perekonomian Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., MM menyampaikan:

“Kenaikan IPH NTB pada awal Desember menjadi sinyal penting. Kami memperkuat koordinasi dengan TPID kabupaten/kota untuk memastikan langkah stabilisasi dilakukan dengan cepat dan terukur.”

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta seluruh stakeholder terkait, diharapkan upaya stabilisasi harga dapat berjalan optimal sehingga masyarakat NTB dapat menghadapi akhir tahun dengan kondisi harga yang lebih terkendali dan aman.