(Jumat, 12 Januari 2024) Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat membuka Rapat Koordinasi TPID Prov. NTB yang dilaksanakan di Gedung Sangkareang. Turut hadir dalam rapat tersebut dihadiri oleh ketua BPS, perwakilan BI, Sekda Kab. Dompu, Sekda Kota Bima, Setda Kota Mataram beserta peserta TPID dari kab kota. Dalam Rakor ini, PJ. Gubernur memberikan arahan bahwa saat ini inflasi menjadi atensi pemerintah pusat dan dalam konteks pengendalian inflasi, NTB berada di posisi yang strategis. Selain itu, akibat dari adanya pengaruh politik global terhadap kondisi dalam negeri. Pj. Sekda menekannya bahwa pemda harus menjaga dan selalu memantau kondisi di masyarakat terutama ketersedian stok bahan pokok komoditas kebutuhan Masyarakat sehingga dengan adanya Rakor TPID ini diharapkan menjadi ajang konsolodasi dan koordinasi antar setiap pemerintah daerah. Pada Rakor ini juga, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB (Drs. H Wiraya Kusuma) menyampaikan bahwa tujuan dari rakor ini adalah untuk merumuskan kebijakan dan mengupayakan pengendalian inflasi karena seperti yang diketahui bahwa pada tahun 2024 ini menurut BI target rilis inflasi adalah 2,5% atau 2 plus minus 1. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB juga menghimbau agar pemerintah daerah di 8 lokasi kab kota dapat menjaga indeks perkembangan harga dan selalu memberikan update informasi terkait inflasi disetiap daerah masing – masing pada rapat inflasi yang selalu dilaksanakan pada hari Senin.
Dalam pembukaan rapat koordinasi ini, Pj. Gubernur menyampaikan beberapa arahan terkait inflasi, seperti :
Pada pertemuan evaluasi terkait inflasi yang dihadiri Pj. Gubernur, Masalah inflasi selama 3 bulan terakhir di NTB mendapatkan atensi lebih dari pemerintah pusat. Khususnya terkait kepastian ketersediaan pasokan bahan pokok dan keterjangkauan harga bahan pokok bagi Masyarakat.Pj. Gubernur menjelaskan bahwa diberbagai kesempatan Presiden Jokowi selalu membahas terkait ekonomi makro dan ekonomi global national. Oleh karena itu, Pj Gubernur mengharapkan bahwa tidak aka nada gejolak sosial maupun gejolak ekonomi di NTB. Khususnya karena sebentar lagi akan memasuki perhelatan pemilihan umum, maka diharapkan pemerintah daerah NTB dapat menjaga stabilitas angka inflasi yang ada di NTB.Dalam konteks terkait menjaga stabilitas inflasi, maka hal yang sangat ditekankan adalah bagaimana caranya agar suasana perekonomian di daerah dapat berjalan dengan baik, misalnya seperti memastikan ketersediaan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat, tentunya dengan nominal harga yang murah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperbanyak Gerakan kegiatan pasar murah. Pemerintah daerah NTB diminta untuk selalu menerbitkan rilis terkait progress inflasi di provinsi NTB. Selain itu demi mencegah terjadinya keresahan maupun kericuhan karena timbulnya permasalah ekonomi di tengah – tengah masyarakat maka tindakan konsolidasi dan komunikasi efektif perlu dibangun dengan baik.Terkait kenaikan harga pada komoditi yang disebabkan oleh mahalnya biaya pengiriman menggunakan transportasi jalur udara. Telah dilakukan koordinasi Bersama dengan pimpinan maskapai atau direktur utama Lion, Batik Air, dan Citilink. Namun, belum menemukan jalan keluar dari masalah tersebut, karena pihak maskapai menyampaikan bahwa pihak mereka juga sedang berusaha memperbaiki beberapa kekurangan yang mereka hadapi akibat covid 19. Terkait masalah tidak munculkan hujan akibat El Nino yang terjadi di beberapa wilayah Selatan NTB. Pada kunjungan kerja ke Lombok Timur ditemukan bahwa kapasitas tambungan air yang ada di bendungan Pandan Duri hanya mencapai 30%. Oleh karena itu, diperlukan proyek – proyek perbaikan saluran irigasi yang sempat delay agar aliran air ke sawah – sawah masyarakat tidak terganggu saat musim hujan tiba.Terkait ketersedian pupuk, Pj. Gubernur menghimbau agar pemerintah daerah selalu memberikan jaminan ketersediaan pupuk untuk petani. Terkait beras sebagai contributor utama terjadinya inflasi. Gubernur meminta Dinas Pertanian dan Bulog untuk menjalin Kerjasama dengan petani di lapangan sehingga penyerapan hasil panen dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, diharapkan Dinas Pertanian dan Bulog memberikan edukasi kepada petani tentang peraturan baru pemerintah terkait penjualan hasil panen beras ke luar daerah. Dimana, petani tetap diperbolehkan untuk menjual hasil panen padi atau beras mereka ke luar daerah asalkan kebutuhan akan ketersediaan beras di NTB masih terpenuhi dengan baik. Terkait kenaikan harga cabai, pada tahun 2024 ini aka nada perluasan lahan tanam cabai sebanyak 600 hektar di desa Kerongkong. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan cabai daerah petani diharapkan tidak mengirimkan cabai mereka secara overload ke luar daerah.Terakhir, Pj Gubernur menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bank Indonesia dan pemerintah daerah karena selalu memberikan well-known informasi terkait kondisi inflasi di daerah masing – masing.Berikut adalah beberapa hal yang disampaikan oleh perwakilan BI terkait inflasi :Perekonomian NTB pada tahun 2023 diprakirakan akan tumbuh dalam kisaran 1,5-2,3%, sementara untuk tahun 2024, proyeksinya meningkat menjadi 3,3-4,1%.Laju inflasi NTB pada tahun 2023 diprakirakan berada dalam target sasaran 3±1%, dan akan lebih terkendali pada tahun 2024 dengan target sasaran 2,5±1%. Berikut adalah beberapa hal yang disampaikan oleh ketua BPS terkait inflasi :Beras, cabai dan gula merupakan komoditas penyumbang inflasi tertinggi di NTB. Terkait solusi agar tidak turunnya harga bahan pokok di masa panen raya. Ketua BPS memberikan saran agar NTB memiliki lokasi penampungan yang memiliki suhu yang dapat diatur seperti di Jakarta. Tujuannya agar stok hasil panen petani dapat disimpan dengan baik sehingga kualitas dan kesegarannya tetap terjamin.Jangan sampai terjadi fluktuasi kenaikan harga yang tinggi, karena hal tersebut akan berdampak pada kenaikan inflasi juga.
Pada sesi diskusi, berikut adalah beberapa hal yang disampaikan :
Sekda Kota Bima menyampaikan bahwa :
Kondisi inflasi di kota Bima masih relatif terkendali, contohnya harga bawang merah dan cabai rawit masih normal di angka 35k/kg dan 30k/kg. Hanya saja harga cabe merah dan cabe merah keriting masih tinggi. Karena sering terjadinya masalah pengiriman memalui jalur darat. Maka diharapkan agar Tol Laut diaktifkan Kembali demi mencegah kelangkaan pasokan.Selama 2023, telah dilakukan 38 kali operasi pasar.Angka inflasi di Bulan September mencapai 0.63%. Di bulan Oktober menjadi minus 0.11%. Namun di bulan November Kembali naik, karena jembatan penghubung putus.
Setda Kota Mataram menyampaikan bahwa :
Kondisi inflasi di kota Mataram sampai Desember 2023 dipengaruhi oleh 10 komoditas, yaitu : Cabe merah 0.063%, bawang merah 0.056%, tomat 0.05%, emas perhiasan 0.0325%, cabe rawit 0.0285%, apel 0,0147%, kacang Panjang 0,0142%, dan lainnya.Langkah – Langkah kongkrit terkait pengembangan inflasi selama 2023 yang telah dilakukan diantaranya adalah melaksanakan Gerakan pangan murah sebanyak 13 kali, stabilisasi pangan 7 kali, pasar rakyat 22 kali, pasar padi 18 kali, sidak pasar tradisional dan modern setiap minggu, pengadaan pangan Lestari pada kelompok tani Wanita di 12 kelurahan. Dan Terakhir akan dibuat ruang tanggap Lestari di pasar Kebon roek.
Sekda Dompu menyampaikan bahwa :
Harga beras tetap stabil di harga 13-14k/kg.Harga cabe kriting mengalami kenaikan menjadi 80k/kg. Untuk menjaga angka inflasi pemerintah daerah Dompu sudah beberapa kali mengadakan pasar pangan murah dari dana APBD dan pemberian bantuan beras kepada masyarakat yang merupakan hasil Kerjasama dengan Bulog.Dompu sudah memiliki aplikasi Bernama siRata yang berfungsi untuk memberikan informasi terkait harga harian.Meminta agar diajarkan bagaimana cara menghitung IPH agar tidak selalu bergantung pada pusat. Menanggapi hal ini, kepala BPS menyampaikan bahwa pemda Dompu tetap akan diajarkan cara perhitungan IPH, tapi perhitungan resmi IPH tetap akan dilakukan oleh pusat.Gas tabung menjadi masalah terbesar inflasi di Dompu.
Terakhir Kepala Biro Perekonomian NTB menyampaikan bahwa :
Terkait LPJ, yang diusulkan sebesar 183,450 yang mengakomodir seluruh usulan kab kota tapi yang terealisasi hanya 136,031 saja. Tapi insyaalloh akan tercukupi, karena diperkirakan sampai bulan Desember ada 137,776 tabung LPJ. Sehingga apabila Dompu kekurangan, biro ekonomi Bersama pertamina akan siap membantu.Dalam rangka TPID Award dan penilaiannya. Tim TPID diminta untuk Mengisi asesmen, Menyusun Regulasi dan indikator – indikator kinerja mulai dari proses input sampai output. Selain itu, tolong kumpulkan dokumentasi kegiatan TPID yang deadline nya adalah 23 Februari 2024.
