(Rabu, 27 Desember 2023) Ahli Madya Analisis Kebijakan (Ahaddi Bohari) mewakili Karo Perekonomian dalam Audensi dan penyerapan Informasi terkait kebijakan/program pengembangan industri /produk halal di Provinsi NTB yang dilaksanakan oleh Tim Kementerian Koordinator Perekonomian bersama OPD terkait (Bappeda, Disperindustrian, Diskop UmKM, Biro Perekonomian ) yg dalam kesempatan tersebut masings OPD sesuai perannya menyampaikan informasi terkait tingkat literasi produk halal, pembentukan sentra industri halal oleh Disperindustrian, sertifikasi halal dan akses permodalan syariah serta hal hal lain disampaikan oleh Diskop UMKM, sedangkan biro perekonomian menyampaikan peran KDEKS yang sementara saat ini masih dalam tataran fungsi dasar dalam mendukung fungsi kesyariahan, yang nanti tentunya diharapkan dapat berperan lebih besar lagi sesuai harapan dan tujuan pembentukannya yang sekaligus membantu institusi perbankan penyedia modal UMKM dalam pemenuhan modal, tentunya dapat dilibatkan dalam tataran koordiinasi dengan konsorsium penyedia modal, sesuai arahan Tim Kemenko, yang pada intinya Tim Kemenko menilai apa yang kami sampaikan dapat membuktikan bahwa NTB dalam kaitan dukungan Industri Halal sudah berjalan bagus dan sangat progresif walau ditengah keterbatasan dan kendala yang dihadapi baik oleh Pemda Provinsi maupun Kab/kota di NTB, Tim selanjutnya akan berkoordinasi dengan Disperindustrian hal proposal yg telah diajukan ke Pemerintah Pusat terkait usulan kawasan Induatri halal yg berlokasi di Desa Tumpak Kec. PUJUT Lombok Tengah dapat dijadikan usulan PSN (Proyek Srategis Nasional) yang nantinya akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Tim bersama kementerian terkait lainnya, DUM mohon arahan lebih lanjut.
