Rabu, 5 Oktober 2022.
Rapat koordinasi terkait pengendalian inflasi pasca rilis angka inflasi oleh BPS tgl 3 oktober 2022 diikuti oleh anggota TPID, Gapasda, BPKAD , Sekretaris Dinas Pemdes NTB. Rapat dipimpin Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, Ada beberapa solusi yg berkembang sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi sesuai dgn kewenangan pemda.
1. Penempatan kios atau lapak sembako dari BI atau Bulog di 4 pasar lokasi pencatatan oleh BPS seperti pasar kebon roek, sindu, pagesangan dan mandalika utk intervensi harga sembako ke harga normal..
2. Mengoptimalkan peran Bumdes sbg offtaker sembako didesa sesuai amanat permendes 97 tahun 2022, dimana 20% dana desa di alokasikan utk
ketahanan pangan dan hewani..
3. Tidak menaikan tarif penyebrangan utk angkutan barang ukuran kecil sedang poto tano – labuhan lombok , utk mjg agar tdk terjadi kenaikan harga bahan pokok kebtuhan masy.
4. Perkuat Koordinasi dgn TPID Kab Kota utk melaksanakan OPM secara pasif dan berkala..
5. Melaksanakan pengawasan on the spot ke pasar2 dan distributor untuk memastikan ketersediaan kebutuhan bahan pokok masih, terutama dalam bulan Oktober ini, khususnya dipulau Lombok acara keagaama Maulid Nabi SAW..
6. Meminta OPD terkait utk menjamin ketersediaan stok pangan kebutuhan masih, terutama pada moment peringatan hari besar keagamaan,seperti Maulid Nabi SAW di bulan Oktober ini..
Strategi yang dapat dilakukan pemerintah antara lain adalah :
1. Menjaga volatile food yaitu 11 komoditas stratrgis
2. Mengantisipasi kenaikan harga angkutan barang.
Kesimpulan Rapat :
1. Subsidi transportasi dan Penguatan OPM
2. Pengefektifan sisa anggaran untuk Pengendalian Inflasi
3. Pengalokasian dana BTT dan DTU 2%
