Selamat Datang di Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB

image Follow Us:

SEJARAH SINGKAT

Pembangunan Ekonomi daerah pada prinsipnya merupakan upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses mengelola sumberdaya yang ada melalui kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Untuk mendorong munculnya aspek-aspek pertumbuhan ekonomi, campur tangan pemerintah daerah jelas sangat dibutuhkan oleh para pelaku ekonomi atau masyarakat luas. Pemerintah daerah harus dapat menjamin aspek-aspek pertumbuhan ekonomi itu diterima secara merata dan adil oleh masyarakat didaerah. 

Dalam kaitan ini sejak Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terbentuk Tahun 1958 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor  64 Tahun 1958 tentang  pembentukan daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur pada tanggal 14 Agustus 1958, pembentukan lembaga/institusi yang mengurus perekonomian daerah menjadi pilihan strategis. 

Setelah keluarnya Surat Keputusan Menteri  Dalam Negeri tanggal 29 Oktober Tahun 1958 Nomor : Up5/6/21 yang mengangkat Bupati R. Ar. Moh. Roeslan Tjakraningrat sebagai pejabat sementara (Ps) Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Barat, salah satu tugasnya adalah menyusun aparatur untuk menjalankan Pemerintahan Daerah Swatantra Tingkat I dan Pemerintahan-Pemerintahan Daerah Swatantra Tingkat II di Nusa Tenggara Barat. Termasuk pembentukan skretariat Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Barat dimulai sejak tahun 1959 dan baru berakhir pada tahun 1961.

 

Tahun 1963

Berdasarkan UU Nomor 64 Tahun 1958 Jo. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat tanggal 4 Nopember 1963 Nomor 549/Sek.1/3/65 dengan segala perubahan-perubahannya tentang peraturan tentang Lapangan Kerja Pimpinan dan Susunan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.

Dalam SK Gubernur tersebut ditetapkan “urusan perekonomian “ dalam organisasi pemerintah daerah berada dibawah bagian Pemerintahaan Umum, yaitu Seksi Ekonomi dan Pembangunan.

 

Tahun 1965

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri tanggal 29 Nopember 1965 Nomor : 26/1965 ditetapkan susunan organisasi Sekretariat  Daerah Propinsi Seluruh Indonesia dan untuk Provinsi NTB pelaksanaannya melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur KEpala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 31 Desember 1965 Nomor : 548/Sek.1/138 yang menetapkan susunan organisasi Administrasi dan Pimpinan Kantor Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam SK Gubernur tersebut ditetapkan 8 (delapan) biro pada sekretariat Daerah salah satunya adalah : Biro II ( Perekonomian).

 

Tahun 1972

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 1972, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dirubah dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 2 Desember 1972 Nomor : 193/Sek.1/22 tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsai Nusa Tenggara Barat .

 

Tahun 1976

Dalam peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1976 tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara barat, pasal 60 menyebutkan bahwa : Biro Perekonomian terdiri dari : (1) Bagian Pembinaan Perekonomian Masyarakat; (2) Bagian Pembinaan Prasanana Perekonomian Masyarakat; (3) Bagian Pembinaan Pereusahaan Daerah dan Perbankan Daerah.

Dengan adanyan keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 yang memerlukan Pertimbangan khusus dalam rangka penunjukan pejabat/pimpinan makan perda nomor 3 Tahun 1976 baru dapat dilaksanakan pada tanggal 9 januari 1978.

 

Tuhan 1981

Dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, Biro Perekonomian dibagi menjadi dua (dimekarkan) yaitu :

Pertama, Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah yang terdiri dari : (1) Bagian Pengembangan Pertanian; (2) Bagian Pengembangan Perindustrian; (3) Bagian Pengembangan Pertambangan dan Energi; dan (4) Bagian Kepariwisataan (pasal 86).

Kedua, Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah terdiri dari : (1) Bagian Pengembangan Koperasi; (2) Bagian Pengembangan Perusahaan dan Perbankan; dan (3) Bagian Pengembangan Tranportasi dan Komunikasi (pasal 101).

 

Tahun 1992

Organisasi Biro Perekonomian disempurnakan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Organsisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat DPRD Tingkat I Nusa Tenggara Barat.

 

Tahun 2000

Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organsisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat DPRD Tingkat I Nusa Tenggara Barat, Biro Perekonomian terdiri dari : (1) Bagaian Sarana Perekonomian; (2) Bagian Kerjasama Daerah dan Investasi; dan (3) Bagian Produksi Daerah.

 

Tahun 2008

Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organsisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian dibagi menjadi dua (dimekarkan) dengan dibentuknya Biro Administrasi Kerjasama dan Sumberdaya Alam.

Organiasasi Biro Administrasi Perekonomian dalam Peraturan Daerah Nomor 6 TAhun 2008, terdiri dari : (1) Bagian Produksi Daerah; (2) Bagian sarana Perekonomian Daera; (3) Bagian Investasi Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank; dan (4) Bagian Pengelola Informasi Perekonomian Daerah.

Berikut Nama-Nama Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 sampai sekarang :

Drs. L. Kusdirman, MM                                  Masa jabatan Tahun 2005-2006
Ir. Zaini AR, MM                                           Masa jabatan Tahun 2006-2008
Ir. H. Ihya Ullumuddin, MM                            Masa jabatan Tahun 2008-2010
Drs. H. Abdul Haris, MM                                Masa jabatan Tahun 2010-2011
Drs. H. Yoga Safari, MM                                Masa jabatan Tahun 2011-2012
Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si                   Masa jabatan Tahun 2012-2013
Drs. H. Hendro Kartiko, M.Si                          Masa jabatan Tahun 2013-2015
Dr. Ir. H. Manggaukang, MM                          Masa jabatan 28 Januari 2015 - sekarang